Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan masih mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalangan dewan meminta pemerintah agar mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia periode Juni-Juli 2021 secara ketat.

Kalangan dewan meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus kebocoran data yang diduga milik peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.

Kalangan dewan mengapresiasi dimulainya program vaksinasi skema gotong royong yang berjalan sejak Selasa (18/5) lalu.

Kalangan dewan mengutuk keras perbuatan oknum di bandara yang mengakali prosedur protokol kesehatan dengan meloloskan warga negara asing masuk ke Indonesia. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar  melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul lolosnya WN India dari karantina karena diduga menyogok petugas.

Netty menduga mafia karantina melibatkan orang dalam Bandara Soetta.

Ratusan Warga Negara (WN) India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (21/4) dengan menggunakan pesawat sewaan.