Bareskrim Polri melanjutkan pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana CSR di ACT.

Publik diminta lebih bijak dalam mengamati permasalahan ACT yang dikaitkan dengan organisasi terlarang teroris.

Bareskrim Polri memanggil Presiden ACT untuk dilakukan pemeriksaan.

Kemensos: ACT dapat kembali mengajukan izin PUB, ini ketentuannya

Pemblokiran dilakukan oleh PPATK karena terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan.

PPATK masih pelajari apakah transaksi terhadap pihak yang diduga terkait Al Qaida tersebut adalah sebuah kebetulan.

Langgar Permensos, izin pengumpulan uang ACT dicabut

Pencabutan ini berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Sudarman, Lc. Ketua Dewan Pengawas ACT dan Ketua Majelis Pertimbangan (MPW) PKS Banten

Itu kemudian akan secara otomatis apabila ada dugaan penyelewengan ke arah sana. Tentunya kepolisian akan meminta diaudit dan bekerjasama dengan PPATK untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.