Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul angkat bicara pasca adanya temuan sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang disinyalir melakukan kecurangan.

Pertamina Patra Niaga memanggil semua para pengusaha-pengusaha tersebut untuk bisa membuat suatu partai integritas dan membuat pengawasan melekat terhadap para pengusaha-perusahaan tersebut, bila penting kalau ada pengusaha yang melakukan itu (kecurangan) langsung ganti pemain.

Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan.

Sejumlah pihak dinilai tengah melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Jadi suratnya sudah kami sampaikan kepada 5 Fraksi, PPP, PKB, PKS, Nasdem dan PDIP.

Hadirnya empat menteri itu menarik ya dalam upaya memberikan transparansi dan akuntabilitas mengenai benar atau tidak (dugaan) keterlibatan cawe-cawe presiden dan pemerintah dalam penggunaan bansos untuk menggiring pemilih memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut pihaknya menilai indikasi dugaan kecurangan Pilpres 2024 terjadi sejak terbitnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Jadi, sudah kami siapkan, kami berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu. Dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan.

Banyak catatan disampaikan ke kami, cerita tentang aparatur yang terlibat mulai pusat sampai daerah, cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali di mana menurut riset ada korelasi antara bantuan itu dengan pengaruh pemilih.