Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam norma Pasal 8 UU pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers

Perannya adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.

Informasi yang saya dapatkan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden.

Konsekuensi logis dari mandat konstitusi ini, maka penjelmaan makna demokrasi konstitusional adalah hadirnya mekanisme check and balance.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dinilai melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rangkap jabatan

Menko PM menjelaskan melalui pemberdayaan masyarakat, ekonomi tidak hanya didorong untuk tumbuh lebih cepat, tapi juga manfaatnya dirasakan masyarakat

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Kalau itu menjadi putusan mahkamah konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.