Bamsoet mengatakan, pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah. 

Bamsoet juga meminta ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi covid-19. Serta tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin dan tes swab PCR.

Bamsoet menjelaskan, berdasarkan survei Charta Politika, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 baru mencapai 72,4 persen.

Bamsoet menjelaskan, koordinasi Ditreskrimum dan Direskrimsus bersama BPKP, Kejaksaan dan BPK tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal.

Bamsoet menjelaskan, percepatan vaksinasi Covid-19 sangat membantu pemulihan ekonomi Bali yang tergantung pada sektor pariwisata.

Bamsoet menambahkan, masalah perbatasan dan pemukiman ilegal selama ini merupakan konflik Israel-Palestina yang harus segera dipecahkan.

Bamsoet menjelaskan, Badan Pusat Statistik mencatat dalam periode Agustus 2020 hingga Februari 2021, setidaknya ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Bamsoet menekankan, ketaatan warga masyarakat dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menerima vaksinasi Covid-19, merupakan bagian dari sikap bela negara.

Bamsoet menilai, tanpa PPHN antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan.

Kalangan dewan menyoroti pencatutan nama Piala Menpora melalui Turnamen Catur Indonesia Master yang disiarkan di channel youtube milik salah satu petinggi negara.