Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara transparan dan terbuka.

China Sebut Isu Suksesi Dalai Lama sebagai Duri dalam Hubungan dengan India

Tarif Naik dari 25 Menjadi 35 Persen, Trump Ancam Tambahan Jika Kanada Membalas

Pertama Kali Kunjungi Asia, Menlu Tunjukkan Indo-Pasifik Prioritas AS

Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi.

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jelaskan Pemberlakuan Tarif AS, Trump Pilih Kirim Surat ke 12 Negara Hari Ini

DeepSeek Disebut Berikan Informasi Pengguna kepada Pemerintah China