Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jelaskan Pemberlakuan Tarif AS, Trump Pilih Kirim Surat ke 12 Negara Hari Ini

DeepSeek Disebut Berikan Informasi Pengguna kepada Pemerintah China

Didoakan Panjang Umur, Dalai Lama Berharap Hidup 30-40 Tahun Lagi

Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Dalai Lama Sebut Perwaliannya Miliki Kewenangan Tunggal Tentukan Penggantinya

Trump Sebut Capai Kesepakatan Dagang dengan India, Tapi Ragu dengan Jepang

Jakarta Air Traffic Service Center merupakan pusat pengendali lalu lintas udara yang dikelola AirNav Indonesia dengan sistem operasional yang kompleks dan krusial

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.