Kalau sudah pailit kayak gini, nomor satu yang diselesaikan adalah hak-hak pekerja. Uang kompensasi PHK, THR (tunjangan hari raya) yang urgen. JKP (jaminan kehilangan pekerjaan), JHT (jaminan hari tua), dan BPJS Kesehatan. Itu yang harus dikawal oleh komisi kurator.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk tetap ikut dalam program ini

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan apresiasinya kepada langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam menginisiasi perubahan regulasi yang meningkatkan perlindungan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menolak wacana penggunaan asuransi swasta untuk menutup selisih biaya pengobatan yang tidak bisa ditanggung BPJS.

Yang harus kita lakukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran adalah mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu. Data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, atau BLT BBM dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi.

Masih perlu perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi.

Sebetulnya datanya sudah terang benderang. Persoalannya, apakah pemerintah mau menangani fraudini secara tegas agar kenaikan iuran tidak perlu terjadi.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi capaian kinerja yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di wilayah Kalimantan Timur.

Kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan.