Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,1 triliun.

PMN tersebut akan dicairkan jika Garuda mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang saat ini tengah berlangsung.

"Seremoni ini merupakan ikatan kontrak kinerja yang logis, sebagai pengumuman ke publik untuk mencapai berbagai target kinerja, sesuai dengan sumber saya yang dicairkan" 

Masalah pokoknya bahwa kami setuju terhadap PMN itu diberikan, akan tetapi persetujuan kami itu sesungguhnya dalam kerangka penguatan modal, equity-nya BUMN.

Dodok menuturkan mengingat PMN merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN maka harus dikelola secara good governance.

Tujuh BUMN ini meliputi PT Waskita Karya Rp3 triliun, PT PII Rp1,08 triliun, PT SMF Rp2 triliun, PT Adhi Karya Rp1,97 triliun, PT Hutama Karya Rp23,85 triliun, Perum Perumnas Rp1,56 triliun, dan PT PLN Rp5 triliun.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam hal mendapatkan bantuan financial seperti Kredit Modal Kerja, MTN bahkan bantuan dari mitra bisnis dari luar negeri. Tidak harus tergantung dengan PMN.

Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya.

Ke depannya, PMN hanya akan diberikan sesuai kinerja perusahaan dan penugasan, sehingga direksi tidak punya mentalitas selalu dibantu negara.