Terkait dengan amendemen terbatas dengan menghadirkan kembali GBHN sebagaimana rekomendasi MPR periode 2014 – 2019

Sadono mengatakan, selama ini ada kesalahan persepsi yang tumbuh di masyarakat terkait kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Padahal meskipun MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN, tidak berarti MPR menjadi lembaga tertinggi negara. 

Menurut Ma`ruf, rekomendasi tim kerja MPR RI tersebut kemudian dikaji lebih lanjut oleh MPR RI periode-periode selanjutnya, hingga sekarang.

Orang nomor satu di Komisi Yudisial itu memaparkan alasan dirinya mendukung MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN

Keinginan menghidupkan pola pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah dilakukan kajian mendalam selama MPR periode 2014-2019

Pimpinan MPR periode 2009-2014, mengeluarkan keputusan agar melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (24/7)

Setelah reformasi, menurut Hidayat Nur Hidayat, negara kita ini tidak ada lagi guidance untuk maju, padahal negara-negara tetangga kita sudah pada maju.

HNW mengucapkan terima kasih atas masukan yang sangat berharga mengenai reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Menurut Bambang Sadono, semua fraksi dan kelompok DPD di MPR sudah menyepakati tentang perlunya reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN