Hal itu agar mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos kepada masyarakat

Rekomendasi tersebut diberikan untuk menutup celah korupsi agar bantuan sosial tersebut tidak menjadi salah satu bentuk politik uang

Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu.

Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pemilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi demi melindungi hak-hak dasar warga negara.

Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap keprihatinan atas situasi kondisi politik di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Jokowi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres, disebut-sebut berupaya membangun dinasti politik.

Hal itu disebabkan tingginya tensi Pemilu 2024 karena adanya dugaan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) 

Pemerhati Sosial Politik, Surya Fermana menilai ancaman perpecahan di tengah-tengah masyarakat pada Pemilu 2024 sangat terbuka. 

Dengan demikian, nisbah gagasan atau sikap tertentu pada nama perguruan tinggi tertentu yang seolah sebagai sikap tunggal universitas tersebut adalah bertentangan dengan prinsip dasar universitas itu sendiri.

Pemilu 2024 Tinggal Menghitung Hari, Syarief Hasan Harap Edukasi Politik Kepada Rakyat Tidak Berhenti