Dengan kondisi seperti sekarang saja, para pengusaha batubara sudah tajir-melintir, apalagi kalau diterapkan royalti nol persen.  Mereka akan semakin berpesta menikmati SDA gratisan yang ada.  Padahal konstitusi mengamanatkan, agar SDA karunia Tuhan ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem proporsional terbuka lah yang lebih sesuai dengan UUD NRI 1945.

Masyarakat berhak mengetahui berbagai proyeksi untuk tahun 2023 untuk kemudian mengantisipasi semua perencanaan demi kesuksesan agenda pemilu 2024.

MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional untuk mengawal konstitusi telah memutuskan agar Presiden dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja.

Syarief Hasan meminta pemerintah untuk sangat berhati-hati dalam menerbitkan Perpu.

Sistem terbuka yang sudah berjalan selama ini diakui sudah baik dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

Ini seharusnya yang menjadi pegangan oleh hakim PN yang berada di bawah MA, apabila menghadapi permohonan ‘pengesahan’ perkawinan beda agama, di mana salah satu pasangannya beragama Islam.

Harusnya tidak boleh lagi ada pejabat yang berusaha akan menabrak konstitusi dengan berfikir atau apapun untuk menunda Pemilu 2024.

Praktik dan implementasi konstitusi hasil amandemen pun masih menghasilkan terjadinya ketimpangan distribusi kekayaan.

Sesuai konstitusi UUD 1945, negara memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi seluruh warga negara, termasuk dari ancaman penyakit langka.