Dalam gugatan dikatakan, sejak penyidikan pada 15 September 2021 hingga hari ini, Jumat (29/10), belum ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyisiran anggaran Pemilu Serentak 2024 yang telah diajukan agar bisa diefisiensikan.

Seharusnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjabtim mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), namun kenyataannya SPDP belum diterbitkan.

Dikatakan bahwa proses penggeledahan dan penyitaan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tanjabtim, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

KPU menjamin kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menyeret mantan Komisionernya Wahyu Setiawan jadi yang terakhir.

Karena ini reses nanti setelah masuk akan kembali dibahas oleh Komisi II DPR. Nah apa itu hasilnya, kita tunggu nanti. Kita gak mau berandai-andai dan mengira-ngira.

Supaya nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang dikirim Presiden untuk fit and proper test di DPR nantinya juga yang terbaik, dan pada akhirnya DPR akan memilih yang terbaik dari terbaik, best of the best, untuk menyelenggarakan pemilu.

Kata kunci integritas dalam konteks pemilu adalah menjamin bahwa proses, termasuk aktor yang akan menjalankan tahapan pemilu benar-benar berdiri di atas netralitas dan tidak berpihak.

Silahkan mendaftar bagi yang berkenan menjadi calon anggota KPU

Tanggal pelaksanaan pemilihan umum ini menjadi penting karena berkaitan dengan beban dan dampak dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri.