Pengaduan para pegawai tersebut terkait tidak lolosnya dalam asesmen TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK

Kalangan dewan meminta semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, bahkan bertindak sewenang-wenang dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.

Dari dokumen yang tertuang dalam laporan pengaduan terhadap Dewan Pengawas KPK, disebutkan bahwa pelaksanaan TWK merupakan keinginan besar Firli.

Syarief Hasan menilai, pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN.

Mereka dilaporkan ke Dewas karena diduga melanggar kode etik dan bertindak sewenang-wenang dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari angkat bicara soal hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). 

Kalangan dewan meminta polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dihentikan.

75 pegawai yang melaporkan seluruh pimpinan KPK merupakan pegawai tidak lulus dalam asesme TWK dan saat ini dibebastugaskan oleh Firli Bahuri.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut harus ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK dan pemerintah.