Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden AS tidak kembali ke kesepakatan nuklir Iran

Pemerintahan Presiden dari Republik Donald Trump telah melepaskan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan bangsa Iran dengan sanksi terberat yang pernah ada.

Pasangan Kamala Harris itu berjanji akan kembali ke pakta nuklir 2015 antara kekuatan dunia dan Teheran, kesepakatan yang disetujui oleh Washington ketika Biden menjadi wakil presiden dalam pemerintahan Barack Obama, jika Teheran juga kembali pada komitmennya.

Dalam laporan triwulanan IAEA terbaru, IAEA melaporkan Iran pada 25 Agustus telah menimbun 2.105,4 kilogram uranium yang diperkaya rendah, jauh di atas 202,8 kilogram yang diizinkan berdasarkan JCPOA.

Negara yang menentang TPNW mengklaim perjanjian tersebut tidak memperhitungkan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mencapai perlucutan senjata nuklir yang berkelanjutan dalam skala global.

Peringatan 75 tahun serangan bom nuklir di Nagasaki dan Hiroshima, yang ditandai pada bulan Agustus, telah menyaksikan gelombang negara meratifikasi dalam beberapa bulan terakhir.

Trump, yang sedang berjuang kembali mendapatkan kusi kepresiden AS pada 3 November, sering menyombongkan diri bahwa dia telah mencegah perang habis-habisan setelah ketegangan yang meningkat dan uji coba roket dan nuklir Korea Utara.

Seluruh sektor keuangan Iran dapat digunakan untuk mendukung program nuklir pemerintah yang diperebutkan dan pengaruh regional yang merusak.

Arab Saudi menyebut kesepakatan nuklir Iran, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) belum mampu menghalangi Iran mengejar aspirasi nuklirnya.

Tiga pihak Eropa dalam kesepakatan nuklir, Prancis, Inggris dan Jerman  mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB tidak akan memiliki efek hukum.