TAP MPR adalah bagian dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesa.

Presiden Jokowi mengancam akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme, jika DPR tidak segera mengesahkan RUU Terorisme pada Juni 2018 nanti.

Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah menegaskan bahwa semua potensi pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) harus dikelola dengan sistem yang baik dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawang bombai  yang masuk ke dalam negeri baru-baru ini telah ditetapkan aspek kesehatan dan keamanan pangan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang bakal berlaku per 25 Mei mendatang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres)

Presiden Jokowi dinilai telah mengistimewakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu terkai Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pemerintah sedang mempersiapkan aturan yang bakal jadi turunan dari Peraturan Presiden

Menteri desa akan membuat payung hukum berupa Peraturan Menteri (Permen) agar BNN bisa menjalankan tugasnya dalam melakukan tes urine kepada pegawai di lingkungan Kemendes PDTT.

Pasal 2 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) jelas tertulis Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.