jurnas.news
Jum'at, 24/04/2026 21:30 WIB
TAG : peraturan
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('peraturan') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('peraturan' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 600,10
  • Komisi VII DPR Dorong Realisasi Pembangunan Smelter Freeport

    Senin, 27/11/2017 11:48 WIB

    Komisi VII mendorong agar pengolahan konsentrat PT. Freeport Indonesia dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Minerba yang kini berlaku.

  • Kata Yasonna, Produk Hukum di Masa Lampau Perlu Ditinjau Kembali

    Kamis, 23/11/2017 12:28 WIB

    Yasonna berharap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan seluruh elemen dari masyarakat.

  • Pimpinan DPR Usul Revisi Sistem Pembahasan UU

    Sabtu, 11/11/2017 14:01 WIB

    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

  • Uji Perppu Ormas di MK Resmi Dibatalkan

    Selasa, 07/11/2017 14:16 WIB

    Uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi kemasyarakatan resmi dihentikan.

  • PAN Ungkap Alasan Tolak Perppu Ormas

    Senin, 06/11/2017 16:21 WIB

    Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan bahwa sejak awal menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

  • Novanto: Padat Karya Cash, Solusi Jitu Presiden Jokowi

    Jum'at, 03/11/2017 13:24 WIB

    Presiden Jokowi akan meluncurkan program Padat Karya Cash yang diatur dalam Peraturan Presiden pada Januari 2018. Program ini dinilai dapat memberikan efek besar bagi perekonomian masyarakat.

  • PP No 99 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dievaluasi

    Selasa, 31/10/2017 19:10 WIB

    Peraturan Permerintah (PP) No.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perlu dievaluasi segera.

  • UU Ormas, Bukti Pemerintah Gagal

    Selasa, 31/10/2017 15:44 WIB

    Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam membina sejumlah Ormas.

  • Bahayakan Demokrasi, PKB Dorong UU Ormas Direvisi

    Rabu, 25/10/2017 18:33 WIB

    PKB mendorong agar peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas yang baru disahkan menjadi UU untuk segera direvisi.

  • Perppu Ormas jadi UU, Ormas Islam Diminta Waspada

    Rabu, 25/10/2017 14:59 WIB

    Pasca pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 menjadi UU, sejumlah Ormas Islam diminta waspada.