Banggar DPR meminta pemerintah dan PT Pertamina perlu memastikan jaminan subsidi LPG 3 kg terhadap rumah tangga miskin, lansia, dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap terjangkau mereka.

Selama ini yang jadi masalah adalah ketika para petani menjual hasil panen, NTP-nya itu selalu di bawah HPP itu karena seluruh hasil panen dimonopoli atau dikuasai oleh para oknum tengkulak, mereka seenaknya memberikan harga kepada para petani.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran subsidi untuk masyarakat, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sentuh Rp434,3 triliun.

Yang harus kita lakukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran adalah mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu. Data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, atau BLT BBM dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi.

Ojol bukan hanya alat transportasi, tetapi juga jembatan ekonomi yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan konsumen. Subsidi BBM ini akan sangat membantu mereka, khususnya di tengah kenaikan harga bahan bakar yang menekan biaya operasional mereka sehari-hari.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia terkait pengendara ojek online (ojol) tidak diperbolehkan mendapatkan subsidi BBM.

Masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menekankan pentingnya peran strategis industri pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Perumnas Bakal Bangun 1,5 Juta Rumah Subsidi