Proyek reklamasi pantai harus miliki kajian lingkungan dan Amdal

Tata kelola air yang sebabkan Jakarta makin banjir

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan disebut melakukan pelecehan terhadap supremasi hukum, dengan kebijakan melanjutkan proyek reklamasi Pulau G Teluk Jakarta yang sudah dibatalkan pengadilan.

Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta bukan semata-mata untuk kepentingan Pemprov DKI saja, tetapi juga untuk kepentingan nasional.

Dua tahun terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ahok menuai kontroversi. Dari soal penggusuran, reklamasi Teluk Utara Jakarta, hingga etika komunikasi Ahok.

KPK selalu mencari alasan atas kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras dan reklamasi teluk Jakarta yang menyeret nama Ahok. Namun dalam kasus Irman Gusman (IG) KPK langsung garang.

Luhut Panjaitan menunjukkan arogansi kekuasaan dengan melawan keputusan hukum PTUN bahwa Reklamasi Pulau G harus dihentikan.

BEM SI bersama sejumlah nelayan di Jakarta membuat panggung rakyat untuk melawan keputusan kontroversial Menko Maritim Luhut Panjaitan yang akan melanjutkan reklamasi teluk Jakarta.

Bukan hanya Nelayan pesisir Jakarta yang akan kehilangan mata pencaharian, namun semua masyarakat Jakarta pun harus membayar jika ingin melihat pantai.

Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi di teluk utara Jakarta dinilai telah melanggar keputusan PTUN.