Paripurna DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas melalui voting secara terbuka.

Sebanyak tujuh fraksi di DPR menerima Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk segera disahkan menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (24/10).

Setelah melalui tujuh kali masa sidang di DPR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (26/10).

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak untuk disahkan menjadi undang-undang.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka Papua Nugini (Papua New Guinea) tentang kerja sama di bidang Pertahanan.

Paripurna DPR RI telah mengesahkan tujuh Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2017-2022. Ketujuh anggota Komnas HAM tersebut dipilih setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat.

Pembahasan RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII DPR. Akibatnya, RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM belum masuk ke Banggar dan Paripurna.

Pimpinan DPR menyesalkan atas pengambilan keputusan terhadap laporan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (26/9) kemarin.

Pansus Angket KPK akan menyampaikan rekomendasi dari hasil kerja dan penyelidikan pada Paripurna DPR, Kamis (28/9) nanti. Lalu bagaimana nasib rekomendasi Pansus Angket KPK nanti?

Dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu Yandri sempat mengajukan interupsi untuk meminta perhatian pada tragedi kemanusiaan di Myanmar