Kebijakan Minyak Goreng Dinilai Tak Konsisten, Berujung Tindak Pidana Korupsi

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai keputusan untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.

Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil, maka artinya Pemerintah  membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini kan semakin tidak adil.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai seharusnya pemerintah memilih opsi pembatasan ketimbang penaikan harga BBM subsidi.

Dukungan kepada MP RKP 2023 dalam arah kebijakan pertama meliputi BLT Dana Desa dan peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan melalui tujuh langkah.

Blok Rokan cadangannya cukup besar mengenai keekonomian pemerintah dalam hal kebijakan sangat mendukung pengembangan dan investasi migas

Kebijakan di institusi MPR harus diambil sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019.

Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di tengah tingkat inflasi yang tinggi sekarang ini. Khususnya untuk BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite yang digunakan masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah malah membuat masyarakat semakin menderita.