Kami mengusulkan agar penerbitan SIM dan STNK dialihkan ke Kementerian Perhubungan.  Sehingga menjadi satu kesatuan dalam set up kebijakan transportasi.

Kami mengusulkan agar penerbitan SIM dan STNK dialihkan ke Kementerian Perhubungan.  Sehingga menjadi satu kesatuan dalam set up kebijakan transportasi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan berlanjut di tahun 2023. Keputusan ini diambil seiring melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam mengungkapkan kebijakan subsidi pemerintah memang mampu menahan laju inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah tidak bisa serta-merta menaikan harga BBM, LPG dan listrik subsidi karena dapat dipastikan akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik. Sehingga Pemerintah sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru.

Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Malaysia yang mampu memberikan subsidi minyak goreng, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakatnya.

Pemerintah harus mengambil kebijakan secara prudent, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, ketimbang masyarakat umum.

Kebijakan pemerintah hapus tarif pungutan ekspor sawit dinilai masih setengah hati.