Ada beberapa kasus tanah yang reforma agraria. Akhirnya apa ini gagal? Karena proses ajudikasi tidak dilakukan dengan tepat sehingga yang terjadi malah saling klaim.

Komisi II DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 sebesar Rp7,33 triliun.

Saya sampaikan kepada pak Dirjen tadi supaya tidak akan pernah membatalkan sertifikat punya masyarakat kecuali atas keputusan PTUN Dan Pertanahan menjadi bagian dalam perkara itu. Karena kalau itu dilakukan, dibatalkan oleh ATR BPN, maka ATR BPN menjadi salah satu yang masuk ke dalam mafia Pertanahan.

Kata Menteri Hadi, Tahun 2025 Seluruh Tanah di Indonesia Bersertifikat

Jakarta Pusat Dideklarasikan Sebagai Kota Lengkap ke Tujuh

Menteri ATR/BPN Berharap Seluruh Tanah Kas Desa Disertifikatkan

Menteri Hadi Deklarasikan Yogyakarta sebagai Kota Lengkap

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta, melaunching Surakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertifikat Aset Pemerintah di Balai Kota Surakarta.

Sertipikasi Lahan Sawah Penting untuk Hindari Alih Fungsi Lahan

Kementerian ATR/BPN diduga telah menerbitkan sertifikat yang salah letak. Seharusnya lokasinya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tapi pada kenyataannya SHGU Produk BPN tersebut terletak di Kabupaten Musi Rawas utara dan tumpang tindih dengan lahan masyarat serta lahan tambang PT Gorby Putra Utama yang sudah beroperasi sejak tahun 2009.