Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun.

Bagi Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan PDIP menganggap penting untuk menjelaskan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah satu-satunya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi.

Apalagi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah khusus, Gubernur Jakarta akan memiliki kewenangan yang lebih daripada daerah otonom lainnya. Kewenangan yang besar seharusnya patuh pada asas demokrasi.

Namun kami perlu ingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional.

PDIP terlalu besar untuk terusik hanya oleh satu dua orang apalagi yang bukan menjadi pengurus inti. Jika seorang pengurus keluar masih ada puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan yang siap menggantikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim di Indonesia.

DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN TA 2024 menjadi Undang-Undang.

Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI melaporkan hasil pembahasan yang menjadi kesepakatan terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam RUU APBN 2024.

Anggota Banggar DPR RI Charles Meikyansyah menyatakan pihaknya dapat memahami bahwa subsidi mobil listrik ditujukan untuk membangun percepatan dalam rangka mendorong pengembangan ekosistem yang dapat menarik investasi.