Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan RKP tahun 2024 dengan mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Jika kita cermati hasil sementara dari kajian Kementerian PPN/Bappenas teridentifikasi beberapa hal yang menjadi the most binding constraint yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis itu dengan menggunakan pendekatan growth diagnostics.

Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, kita patut apresiasi para pegawai pajak tetap setia dan bekerja keras. Selain itu kepatuhan wajib pajak terhadap kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan mereka untuk tetap membayar pajak.

Hitungan saya setelah rampung Mbak Puan dan semuanya termasuk di dalam nya komunikasi Pak Sekjen di antara Sekjen partai-partai maka kerja sama politik yang kita harapkan bersama dan menjadi perhatian publik insyallah tidak dalam waktu lama akan tercapai.

Namun, akun anonim @PartaiSocmed membuat framing menyudutkan Said Abdullah seolah olah yang bersangkutan melakukan money politic sehingga melakukan terusan ke Bawaslu RI.

Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapa pun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu.

Tugas (Gubernur BI) memastikan tingkat inflasi terkendali. Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak.

Bapak presiden kan sukanya Rabu Pon, ya sudah Rabu Pon. Kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak. Tidak dalam posisi. Soal tanggal, soal hari kebetulan Rabu pon itu kan bukan wilayah yang sebenarnya subtansinya dalam politik juga nggak ada.

Politikus Golkar ini menjelaskan, berkat optimisme yang selalu terjaga, maka tak heran kebijakan populis yang dirancang pemerintah, kebijakan fiskal yang prudent dan produktif konsumsi dalam negeri sangat berdampak positif pada peningkatan permintaan domestik dan laju inflasi yang moderat.

Jika subsidi ini akan direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian mobil dan motor listrik, dan jika direalisasikan tahun depan, maka kami tegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus dikaji kembali oleh pemerintah.