Baleg DPR RI menerima berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan OPD, terkait RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang saat ini tengah dalam proses harmonisasi di Baleg.

Selain itu, pembangunan PLTN ini murni untuk tujuan damai, tidak untuk pertahanan keamanan. Sebab selain karena stabilitasnya yang tinggi, cocok untuk beban dasar (base load), pembangkit listrik dari sumber nuklir (PLTN) ini diminati beberapa daerah dan diperkirakan sumber bahan bakarnya tersedia.

Pemerintah tengah bergerak cepat dengan melakukan tiga pendekatan agar pengembangan listrik tenaga surya bisa tumbuh lebih cepat.

Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisihnya kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.

Melalui kerja sama program Kampus Merdeka dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya), diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen.

Sekarang kami sedang menyelesaikan RUPTL untuk tahun 2021-2030 termasuk menambahkan porsi-porsi EBT yang ada di Papua.

Arifin pun mengemukakan strategi jangka panjang sektor energi yang dilakukan Pemerintah menuju karbon netral.

Dadan juga mengatakan, penyediaan energi bersih melalui pemanfaatan EBT, khususnya energi surya, menjadi salah satu prioritas untuk mencapai target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri.

PLTA Sungai Kayan punya potensi kapasitas hingga 9.000 Mega Watt (MW) dan dapat dibangun bertahap yang mana akan menjadi langkah taktis dan berkontribusi signifikan terhadap bauran EBT nasional.

Komisi VII DPR RI menerima berbagai aspirasi dan masukan dari ADPMET yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait RUU EBT yang saat ini tengah dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI dengan pemerintah.