Angkanya itu ditetapkan adalah 10510 orang diefisiensikan sebanyak 3000 orang, bagi saya kalau manusianya diefisiensi maka output-nya pasti akan beda.

Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya.

Arahan Bapak Presiden Prabowo itu jelas, bahwa Bulog harus menyerap dengan harga Rp6500 gabah kering panen, atau beras dengan syarat termasuk pecahannya dan kandungan air itu seharga Rp12.000.

Mohon izin Ibu Ketua (Ketua Komisi IV DPR Titik Hediati Hariyadi) bukan maksud ingin mengulang, tapi ini harus disampaikan, sedari awal kasus ini memang tidak masuk di akal, tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 Km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua itu setengah tol jagorawi

Ini semua kan harus dimulai dari hulu, kita kan tidak mungkin tiba-tiba mengatakan swasembada tapi menanam saja tidak pernah. Nah proses ini kan harus kita lalui, mana mungkin kita membangun pabrik gula sementara tebu saja tidak punya.

Ramadan dan Lebaran itu suatu hal yang rutin karena setiap tahun, tentu kami berharap dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui pemerintah tentu lebih siap sedia, yang pasti itu kan kebutuhan pangan akan masyarakat meningkat selama Ramadan dan Lebaran.

Bulog itu, penugasannya menyerap hasil panen petani. Karena menyerap, artinya di setiap musim panen. Pada musim tanam, Bulog tentu bisa diajak untuk ikut berperan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

Menteri datang ke kami lapor eh komisi pagu kami berubah minta persetujuan, dasarnya apa, kan harus ada legal formalnya, surat Menteri Keuangan yang menyatakan pagu kementerian tersebut berubah, gitu.

Dia (Menteri Sakti Wahyu) membuat pernyataan ketika melakukan penyegelan, itu di tanggal 9 Januari 2025, dia mengatakan akan menemukan atau mengungkapkan pelakunya dalam rentang waktu 20 hari. Berarti kalau 20 hari, berarti tanggal 29 Januari 2025.

Dalam delapan tahun terakhir, kita selalu mendapatkan opini WTP. Saya berharap kementerian segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar kembali ke jalur yang benar.