Bangun IKN, Kementerian PUPR belum terima dana

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin audiensi DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, Komisi V DPR RI meminta Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan tahun anggaran 2022.

Karena itu kewenangan Kemenhub, jadi tentunya arahnya ke APBN. Jangan sampai ada temuan nantinya. Kita tidak disiplin dalam menggunakan anggaran.

Perlu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah dan kendaraan dinas. Bila tidak, maka diperkirakan kuota BBM bersubsidi yang ada akan “jebol”, dan ini akan merugikan keuangan Pemerintah dan makin menguras anggaran negara.

Anggaran 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan yang ketat. 

HNW menjelaskan, madrasah dan Pesantren mendapatkan bantuan di tengah pandemi Covid-19 dengan total anggaran sebesar Rp 2,599 Triliun.

Begini penjabaran rincian anggaran pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran BPDPKS di tengah polemik kelangkaan minyak goreng