Terima kasih buat Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Dan kepada rekan-rekan di Kejaksaan Tinggi DKI. Kita harus tetap solid dan on the track dalam menjalankan tugas.

BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat.

BPDPKS itu EO atau apa? Pendampingan untuk petani sawit saja tak ada. Semuanya semrawut, tak jelas, sehimgga perlu evaluasi penggunaan anggaran dan kebijakan BPDPKS ini.

Puan mengatakan, DPR selalu mendukung program PEN yang dijalankan Pemerintah, salah satunya melalui fungsi penganggaran.

Hal itu didalami lewat pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pem Bogor Tahun Anggaran 2021 pada Jumat (20/5).

Kendati begitu, Politikus Golkar ini menambahkan, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Dimana pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022.

Saya kira surplus neraca perdagangan yang tinggi ini akan berdampak semakin positif bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II-2022.