Kami mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif, menjadi pemilih yang kritis, dan tidak apatis.

Komitmen kami di DPR, desa ke depan harus semakin baik dan makmur. Kami hadir untuk menyelesaikan Revisi UU Desa.

Kawan-kawan buruh yang kemarin bertemu saya mengatakan, `tolong pak, segera review UU Cipta Kerja karena ini yang perlu mendapat keseimbangan dengan nasib kami.

Aura Pak Jokowi sudah hilang, dan kabinet ikut-ikutan tenggelam. Pak Jokowi tiba di desa, silakan datang, silakan resmikan, tapi kami akan memilih Ganjar.

Kemudian saya melihatnya, bahwa kondisi ini harus ada diskresi, ada perlakuan khusus, kami akan perjuangkan. Maka harus ada diskresi dalam undang-undang itu. Jadi apakah waktunya tepat atau terlambat, tetap akan memprioritaskan apa yang menjadi aspirasi kepala desa.

Kami ingin RUU Kelautan ini rasional. Saya dan rekan-rekan memiliki semangat (agar) ke depannya RUU ini nanti bisa teraplikasi dengan baik. Lembaga (DPR) ini membutuhkan masukan, saran, dan kritik untuk bicara revisi (UU Kelautan versi lama) supaya RUU Kelautan jadi faktual pada saat diaplikasikan.

Kami tentu tidak ingin otoritas pengelolaan sumber pendanaan ini justru memicu komersialisasi pendidikan entah itu melalui UKT atau seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Kami di Komisi VIII DPR RI selalu mengusulkan peningkatan gaji kepada para pendamping PKH. Kerja mereka tidak mudah di lapangan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar memperoleh akses terhadap perlindungan sosial maupun kesehatan.

Kami bersama-sama berkomitmen memperbaiki tata niaga pangan supaya petani makmur juga harga pangan murah sehingga dapat dua-duanya.

Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk LPDP. Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini makin banyak.