legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan

Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Boyamin mengklaim, data penyimpangan pajak Rp1,7 Triliun itu terjadi pada 2017 hingga 2018.

Menurut informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat DJP yang terlibat dan berstatus tersangka. 

Peningkatan posisi cadangan devisa pada Februari 2021 terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman pemerintah dan penerimaan pajak

Dua diantaranya adalah ASN dari Dirjen Pajak Kemenkeu berinisial APA dan DR. Sementara itu empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS.

Pencegahan terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak.

Kalangan dewan meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani turun tangan membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dari oknum-oknum yang memanipulasi pajak.

Hal itu demi memudahkan KPK dalam mengusut kasus tersebut.