Pilihan dari setiap kebijakan pasti ada risikonya, tinggal bagaimana kita mampu mengantisipasi setiap risiko yang muncul seperti pada kebijakan mempersilakan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini.

Kita tentu berharap produktivitas pertanian Indonesia terus ditingkatkan, dan saat ini kita patut bersyukur bahwa produksi padi kita sudah surplus. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan kebijakan  kementerian pertanian saat ini yang intensif menerapkan mekanisasi pertanian di setiap sub sektor pertanian.

Intinya kebijakan ini mempercepat proses layanan ekspor. Penerapan CKIB keramba jaring apung PT Rajawali ini juga jadi role model karena baru pertama kali di Indonesia, jadi dari daerah-daerah lain akan belajar ke Ambon

Pemerintah dituntut menjalankan berbagai kebijakan politik, sosial dan ekonomi untuk membela kepentingan masyarakat luas, bukan membela kepentingan sekelompok kecil pengusaha dan oligarki kekuasaan dengan merugikan masyarakat.

Representasi perempuan dalam bidang politik juga meningkat dan mampu menghadirkan berbagai kebijakan yang pro perempuan. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi juga meningkat.

Semangat revolusi mental, ujar Rerie, sebuah program kerja yang didengung-dengungkan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo harus diakselerasi pencapaiannya lewat kebijakan dan upaya yang terukur.

Bangsa Indonesia tinggal dipilih. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka.

Kelanjutan proses dari peserta yang sudah lolos ini terhenti dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah merupakan pengaturan yang merugikan hak dari peserta yang sudah dinyatakan lolos karena pada pengaturan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya.

Tentunya dampak kenaikan PPN ini sangat dirasakan petani secara nasional. Kami menyangsikan keberpihakan pemerintah kepada petani yang telah bersusah payah mendukung ketahanan pangan nasional, namun mereka tetap diperas dengan kebijakan ini.

Koordinasi PLN dengan kementerian terkait sangat baik dan konstruktif agar kebijakan ini dapat berkesinambungan dan jangka panjang, terutama dalam menjaga dampak pada kondisi fiskal negara