Penyelesaian pembahasan RUU prioritas prolegnas 2021, agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah, karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional.

Terutama Bank Makanan yang sudah berdiri dan aktif membantu masyarakat. Serta memicu pendirian Bank Makanan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga bisa membantu warga dan pemerintah terdampak covid-19.

Ketua Panja RUU Minol yang juga Wakil Ketua Baleg Dr. H.Ach. Baidowi mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah usul inisiatif dari Fraksi PPP yang kini sudah prolegnas RUU prioritas tahun 2021.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pada masa persidangan I tahun sidang 2021-2022, DPR RI telah melakukan evaluasi atas Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021.

Legislator dari dapil Sulawesi Tengah itu menuturkan, Revisi UU Pembentukan Propinsi di Sulawesi dilakukan karena aturan yang ada sekarang masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Ajbar dan Angelius Wake Kako menghadiri rapat kerja dengan Baleg DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Evaluasi Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2021.

Setiap masukan pandangan kemudian aspirasi dari masyarakat itu memang harus dibuka seluas-luasnya, ditampung seluas-luasnya dalam setiap pembahasan RUU yang sudah dibahas, sehingga kita memang mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya akan tetap berusaha menghasilkan produk-produk legislasi yang berkualitas di tengah Pandemi Covid-19.

Menkominfo menyerahkan Draft RUU PDP kepada DPR RI dan sudah masuknDaftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.