Salah satunya soal penggiringan anggaran e-KTP yang saat itu melibatkan sejumlah politikus Senayan.

Nama-nama Politisi PDIP dan beberapa anggota DPR lain juga masih masuk dalam dugaan penerimaan uang e-KTP.

Ferry menilai, surat dakwaan jaksa memberi kesan bahwa kasus korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu hanya dilakukan oleh Novanto sendiri.

Jika KPK tidak membuka kasus tersebut secara tuntas maka dapat dipastikan lembaga antirasuah itu bermain politik bilah bambu atau tebang pilih.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto diyakini dapat meningkatkan elektabilitas partai setelah mengalami penurunan pasca diterpa kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto.