Pemerintah harus memberikan definisi khusus terkait dengan kelompok atau afiliasi KKB yang disebut sebagai organisasi teroris. 

TNI-Polri harus lebih tegas dalam menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, setelah Pemerintah menyebutkan kelompok tersebut dikategorikan sebagai teroris.

TNI-Polri harus lebih tegas dalam menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, setelah Pemerintah menyebutkan kelompok tersebut dikategorikan sebagai teroris.

Dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukanlah kelompok kriminal bersenjata biasa.

Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kabinda Papua Brigjen TNI Putu Dani pada Minggu (25/4) sore  di Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyoroti persoalan gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pada Minggu (25/4) lalu di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana mengatakan, perlu penguatan organisasi BIN. Hal itu menyikapi atas gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya saat bertugas di Beoga, Papua.

Pemerintah dan TNI/Polri harus menyelidiki alasan utama di balik tidak selesainya aksi kriminal di Papua.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti insiden penembakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pada Minggu (25/4) kemarin di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.