Sembilan fraksi di DPR RI telah menyepakati susunan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kita terapkan laporan kinerja harian itu supaya nanti bisa ditunjukkan bahwa inilah kerjanya pendamping desa yang telah melebihi kapasitas waktu yang tersedia

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI Fachrul Razi memimpin Kunjungan Tim Kerja Otsus Papua dalam rangka Revisi Undang-Undang Otsus Papua. 

meloloskan wakil bupati yang masih menjabat ASN

Belum ada kata sepakat antara fraksi-fraksi terkait nama-nama anggota DPR yang akan menjadi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kalangan dewan meminta pemerintah untuk memastikan seluruh venue beserta  infrastruktur sarana prasarana pendukungnya mencapai 100 persen.

DPD RI sebagai representasi daerah akan mendukung langkah-langkah positif Kementerian Olahraga untuk suksesnya pelaksanaan PON ke XX Papua demi kemajuan dan eksistensi berbagai cabang olahraga di Indonesia. 

Langkah Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua) mendapatkan apresiasi dari Filep Wamafma.

Terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang legalisasi minuman keras (miras) di empat Provinsi, Bali, NTT, Sulut hingga Papua mendapat sorotan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

masalah miras ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua (Notabene Papua menjadi salah satu daerah yang dimasukkan dalam persyaratan tertentu) bahkan Gubernur Papua sudah mengeluarkan Perda soal pelarangan miras.