Majelis Kehormatan  akan segera mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran etik Patrialis yang telah berstatus tersangka kasus.

Tidak mugkin dan tidak boleh PBNU memberikan dukungan politik kepada kandidat mana pun. Tapi warga NU sebagai pribadi juga punya hak konstitusi untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dinilai sebagai pengkhianat bangsa dan negara.

Mahkamah Konstitusi akan membentuk mahkamah kehormatan MK melalui rekomendasi Dewan Etik.

konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (KPK) Patrialis Akbar, di Kawasan Taman Sari, Jakarta.

KPK kembali menangkap pelaku suap. Salah satunya diduga merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dugaan suap itu berkaitan dengan gugatan judicial riview di MK.

Ada beberapa point yang kemungkinan rawan digugat ke MK,

Tidak ada satupun klaim dalam konstitusi yang mengharuskan suatu partai membentuk fraksi.

Namun berdasarkan konstitusi Korsel, seorang presiden tidak dapat didakwa atas tindakan kriminal oleh jaksa sampai meninggalkan jabatannya.