Yang harus kita lakukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran adalah mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu. Data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, atau BLT BBM dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi.

Jadi DTKS dia kan sistem, sistem pendataan sosial, tapi kan nggak bisa digeneralisir kalau kalah judi online jadi miskin. Kan nggak juga. Artinya tetap DTKS itu sebuah sistem klasifikasi datanya apakah yang korban bersangkutan itu masuk dalam kriteria atau tidak itu yang menentukan.

Tidak Tepat Sasaran, Kemensos Keluarkan 10.249 KPM Bansos Dari DTKS

Subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam DTKS.

Lima ketentuan atau kriteria yang menjadi patokan petugas Dinsos untuk menindaklanjuti pendaftaran DTKS yakni, tidak terdapat anggota keluarga yang menjadi PNS, TNI, Polri, pegawai tetap BUMN, anggota DPR maupun DPRD, serta tidak memiliki mobil.

Mensos Risma membeberkan empat strategi yang dinilai bisa mengatasi persoalan bantuan sosial.

Mereka menyuarakan protes lantaran nama kepala desa masuk sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS).

Kriteria FMOTM yang tidak dapat diusulkan adalah terdapat salah satu anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/anggota DPR/DPRD dan memiliki mobil.