Mendag yang baru, Zulhas, jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini. Mendag juga jangan jumawa, dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor

Ketimbang mengembangkan bisnis yang nyerempet-nyerempet dengan garapan PLN, seperti listrik dan geothermal, maka bagus kalau Pertamina terus mengembangkan produk-produk substitusi impor migas, seperti biofuel (untuk substitusi solar dan bensin), DME (dimethyl eter) dan gas alam (untuk substitusi LPG) dan ekosistem kendaraan listrik (untuk substitusi BBM).

Elemen masyarakat mendesak Kejagung pemberian fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Termasuk dengan memeriksa pejabat level menteri.

Mansuetus menilai, investigasi KPPU perkuat fakta praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada sektor hulu maupun hilir industrisawit nasional.

Tak hanya itu, menurut hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat penyaluran yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan kartu prakerja yang dikomandoi Menko Perekonomian sebesar Rp 289 miliar.

Pemerintah mencabut larangan ekspor CPO setelah memperhatikan beberapa faktor.

Harapan publik, bahwa soal migor ini segera selesai dalam satu-dua minggu ke depan, sesuai janji Presiden, dapat dikatakan sulit terwujud. Karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut.

Kasus penangkapan Lin Che Wei oleh Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan kasus izin ekspor CPO, ternyata mengungkap fakta lain, bahwa yang bersangkutan bukan hanya menjadi kaki-tangan bagi konglomerat migor, tetapi juga berperan dalam pengaturan kebijakan terkait minyak goreng (migor) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Karena  ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung.

akhirnya, pemerintah cabut larangan ekspor CPO, ini alasannya