KPK mulai menerapkan pemborgolan terhadap para koruptor saat menjalani pemeriksaan. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku pasrah dengan aturan baru tersebut.

KPK terus melakukan gebrakan dalam memberangus tindak kejahatan korupsi di tanah air. Salah satunya dengan memborgol para koruptor dari rumah tahanan (Rutan) ke gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan penambahan hukuman sosial bagi para koruptor dalam Undang-undang (UU) tindak pidana korupsi.

KPK menyebut pencabutan hak politik bagi seluruh penyelenggara negara yang terlibat korupsi cukup penting. Hal itu guna memberi efek jera kepada para koruptor.

Angka tindak kejahatan korupsi di tanah air masih didominasi dari sektor politik. Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat sebanyak 545 koruptor atau 61,17 persen yang berasal dari sektor politik.

KPU mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas sejumlah mantan napi korupsi yang maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang.

Kendati selama ini Kementan sudah menjalin komunikasi intens dengan KPK, untuk pertemuan hari ini Mentan mengaku mengundang KPK secara khusus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2019 mendatang. Sebanyak 38 mantan narapidana korupsi masuk dalam DCT.

MUI menyesalkan keputusan Mahkamah Agung menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam rangka mencegah tindak kejahatan korupsi di DPR dan DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi.