Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan (Panja PJP) Komisi X DPR RI memberi catatan kritis atas PJP yang disusun pemerintah. PJP yang disusun untuk tahun 2020-2035 ini, penting dikritisi karena akan menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak yang mengikutinya.

Kemendikbud menetapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah.

Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin meminta, agar anggaran Rp 9 triliun dari Kemendikbud untuk bantuan kuota internet tidak mubazir dan tidak disalahgunakan.

Webinar Saatnya Bangkit Kembali KOPHI dan Kemendikbud terkait industri musik dan perfilman Nasional menarik disimak.

Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus memastikan selurub proses belajar mengajar dimasa pandemi bisa berjalan dengan baik, tidak terkendala apapun.

Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya mendukung adanya evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang saat ini menjadi polemik.

Akibat kelemahan proses verifikasi dan validasi, itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU