Rancangan Undang Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya akan menjadi rujukan daerah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol agar tepat sasaran.

Rancangan Undang Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) ada bukan untuk melarang peredaran alkohol di masyarakat.

Baleg DPR menyebut ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dikeluarkan dari Prolegnas prioritas 2021. Ketiga RUU tersebut adalah, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br. Sitepu memaparkan bahwa pada bulan Desember tahun lalu, telah disepakati Prolegnas 2020-2024 berjumlah 248 RUU.

Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diyakini bisa memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat ketika menggunakan aplikasi dan platform berbasis internet.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini Indonesia lebih membutuhkan rancangan undang-undang (RUU) yang sesuai potensi nasional.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu adalah bagian dari penataan dan reformasi sistem kepemiluan yang merupakan koreksi dan perbaikan dari berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menginventarisir 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Yasonna juga mengatakan bahwa Badan Legislasi DPR sendiri belum satu bahasa terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang masuk tahap harmonisasi dalam pembahasan di Baleg DPR belum diperlukan.