Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat posisi MK dalam mengawal konstitusi di tanah air.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat memperkuat dalam mengawal konstitusi.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi membantah RUU Cipta Kerja (Ciptaker) akan mengancam eksisten pesantren.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

DPR RI berjanji akan mengawal pasal demi pasal Omnibus Law RUU Ciptaker dengan mengundang serta menyerap aspirasi dari berbagai kalangan seperti Asosiasi Pengusaha, konfederasi buruh serta pihak terkait lainnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mempertanyakan kesiapan Pertamina jika ditunjuk menjadi BUMN khusus hulu Migas seperti yang diwacanakan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI akan memperjuangkan aspirasi serikat pekerja pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Komisi III DPR RI Menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah. DIM tersebut diserahkan secara resmi saat Rapat Kerja Komisi III DPR bersama pemerintah.