Melalui penangkapan ikan terukur ini, kita ingin membawa perikanan di Tanah Air ke dalam era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan, lebih berkeadilan, sekaligus lebih berkelanjutan.

Berdasarkan data KKP, hingga akhir Desember 2021, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) nelayan Pantura tercatat mencapai 400 dengan alokasi sebanyak 650 kapal.

Selain pariwisata, hilirisasi dari sektor perikanan menjadi hal yang penting dengan memaksimalkan industri olahan ikan.

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran umat dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat.

Melalui penangkapan ikan terukur kita ingin membawa perikanan di tanah air ke dalam era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan.

ECSWG di bawah Presidensi Indonesia akan fokus pada prioritas pemulihan berkelanjutan, land and sea-based actions serta mobilisasi sumber daya, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan hendaknya menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Tojo Una-Una, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.

Aplikasi tersebut dapat mendukung peningkatan PNBP subsektor perikanan tangkap.

Dalam program kampung nelayan maju misalnya, KKP akan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana seperti bantuan kapal, alat tangkap, dan mesin kapal.

KKP juga mendukung pengembangan perikanan budi daya yang diinisiasi oleh masyarakat pembudi daya, organisasi, maupun pihak swasta dalam mendorong peningkatan produktivitas perikanan budi daya.