Audiensi dilakukan di sebuah restoran di Surabaya, Rabu (15/6/2022), 

Sebagai Ketua DPD RI, saya turut mendorong dan mendukung Jawa Timur sebagai provinsi terdepan yang meluncurkan aplikasi e- Perda.

Aminullah menjelaskan, Ranperda Pesantren sisa menunggu pembahasan ditingkat Pansus ( Panitia) khusus.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan bahwa pendekatan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak mengingat pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan publik di DKI Jakarta.

Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perbup/Perwalkot tentang Strategi Penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

e-Perda dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat

DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda).  DPD RI juga berjuang untuk kepentingan daerah.

Kabupaten Gresik turut mendukung peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Dukungan dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gresik.

masalah miras ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua (Notabene Papua menjadi salah satu daerah yang dimasukkan dalam persyaratan tertentu) bahkan Gubernur Papua sudah mengeluarkan Perda soal pelarangan miras.