Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk membuka iklim investasi.

Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, mengetuk palu pengesahan dan menetapkan R-APBD Kota Medan TA 2021 menjadi Perda APBD Kota Medan TA 2021, pada Senin malam.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkait pembangunan Kampung Akuarium.

Peran pemerintah daerah dalam mencegah alih fungsi lahan sangatlah strategis. Hal ini karena Pemda dapat menjadi garda terdepan dan eksekutor di lapangan.

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Perda KTR dirasakan tidak melewati survei, kajian ilmiah, dan tidak menimbang aspek sosial, budaya serta ekonomi masyarakat Bogor

Perda KTR Bogor dianggap eksesif dan sangat membatasi perekonomian masyarakat, terutama pedagang kecil, lewat aturan-aturan yang melebar, melebihi regulasi di atasnya

BULD DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).

Kami menilai dan menduga telah melanggar Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Migas Kaltara Jaya

Bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai bagian kebutuhan mendasar masyarakat, Gubernur Bali Wayan Koster tengah menyiapkan kebijakan peraturan daerah (Perda) tentang standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Bali.