payung hukum yg juga diminta oleh Direktur BPJS, Prof Dr Fahmi Idris ini dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan di kemudian hari

Pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka pemerintah diminta mencari solusi untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Tony Samosir berharap pemerintah, ataupun BPJS Kesehatan tidak lagi membuat keputusan dan kebijakan yang sifatnya mengakali atau mengelabui dari keputusan tersebut

Korupsi semakin menguat, KPK semakin dilemahkan, harga kebutuhan pokok meningkat, pengangguran bertambah banyak, BUMN tekor. BPJS, Jiwasraya, Omnibus Law. 

"Sejak awal kami di Komisi IX menolak rencana pemerintah untuk menaikan tarif BPJS Kesehatan," kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Darul Siska.

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang dirancang untuk defisit, tidak seperti asuransi yang memperoleh keuntungan.

Pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma`ruf Amin dianggap tak memiliki itikad baik kepada rakyat kecil. Hal tersebut lantaran pemerintah ngotot menaikkan iuran BPJS atas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri.

"Kita harapannya jangan lagi dibohongin lah seperti kasus BPJS ya, teman - teman komisi IX DPR RI juga kemarin kan teriak-teriak masalah itu ya," kata Ratna Juwita

BPJS Kesehatan memfasilitasi bagi sebagian peserta yang menginginkan turun kelas untuk menyesuaikan dari kebijakan kenaikan iuran

Korban reruntuhan gedung roboh di Slipi Muhamad Iqbal tak bisamembayar biaya rumah sakit. BPJS pun tak bisa menanggung.