Hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Rancangan Undang-Undang atau RUU Ibu Kota Negara (IKN) memunculkan kritik karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan semakin mempercepat kemajuan Kalimatan Timur sebagai sebuah wilayah.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mampu mendorong ekonomi Indonesia.

Sebelum ada pandemi, peletakan batu pertama pembangunan IKN sedianya dipercepat menjadi Agustus 2020

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho terus mendorong Kemenhub memasukkan konektifitas transportasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dalam prioritas proyek anggaran tahun 2021.

Tjahjo mengatakan, kebijakan penyederhanaan birokrasi ini juga bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam menghadapi tantangan global yang ada pada saat ini.

Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam waktu dekat akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), yang di dalamnya menyebutkan CEO Badan Otorita IKN

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton.