DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), mengancam kubu Wiranto Cs untuk segera mengembalikan semua aset partai yang dikuasainya.

Partai-partai yang meminta dan mematok jatah kursi menteri ibarat belang dan topeng yang kini terbuka

Menkopolhukam Wiranto disebut sebagai penyebab kekalahan Partai Hanura dalam kontestasi Pemilu 2019. Dimana, Hanura tidak lolos ambang parlemen.

Hasto menjelaskan, masalah koalisi juga harus dibahas oleh Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol sesama anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meliputi PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Jadi pernyataan itu jelas-jelas mendelegitimasi Hanura. Ini perbuatan jahat, yang tidak layak, tidak patut, dilakukan oleh pemimpin yang mengaku sebagai pendiri partai," ujar Benny Ramdhani.

KPU memastikan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak masuk dalam daftar caleg DPD RI. Sebab, Oesman Sapta tidak bersedia mengundurkan diri dari Ketum Partai Hanura.

Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI), Said Aldi al Idrus mendukung keputusan Bawaslu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencantumkan nama Ketua Umum Partai Hanura

KPU mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI. OSO merupakan calon anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan pada posisi Wakil Ketua TKN ditunjuk lima orang para Sekjen partai Koalisi. Yakni dari Partai Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Partai Hanura.

KPK menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) fraksi Hanura Elezaro Duha (ELD). Penahanan dilakukan setelah Elezaro diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gunernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.