Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal banyaknya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum diperbarui atau tidak jelas.

Penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal yang dilakukan 2 dokter dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Utara, dikecam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Hal itu merespon kontroversi alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang belum berakhir

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK. 

Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari laporan dari 75 pegawai yang telah dinonaktifkan karena tidak lulus TWK tersebut.

Pengaduan para pegawai tersebut terkait tidak lolosnya dalam asesmen TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK

Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, bahkan bertindak sewenang-wenang dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.

Dari dokumen yang tertuang dalam laporan pengaduan terhadap Dewan Pengawas KPK, disebutkan bahwa pelaksanaan TWK merupakan keinginan besar Firli.

Syarief Hasan menilai, pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN.

Mereka dilaporkan ke Dewas karena diduga melanggar kode etik dan bertindak sewenang-wenang dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.